Pendeta Palti minta SBY belajar toleransi dari Jokowi

01/10/2013

Pendeta Palti Panjaitan

Pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, Palti Panjaitan, merasa prihatin dengan sejumlah tindakan intoleransi di Tanah Air.
Ia mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seharusnya belajar dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) soal toleransi yang dinilainya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi beragama selama hampir setahun menjabat.
Salah satunya, kata Pendeta Palti, sikap Jokowi merespons penolakan warga atas penempatan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Susan mendapatkan penolakan dari sekelompok warga karena alasan agama yang dianutnya.
“Statement Jokowi jelas, Lurah Susan tidak akan dipindah karena isu agama. Tapi, kalau kinerja jelek baru akan dipindah,” kata Pendeta Palti seperti dilansir kompas.com, Senin (30/9/2013).
Contoh lainnya, kata dia, persoalan Gereja Katolik Damai Kristus di Tambora. Menurutnya, beberapa pihak juga mendesak gereja tersebut ditutup. Namun, Jokowi menolaknya. Sikap Jokowi tersebut, menurut Pendeta Palti, kontras dengan sikap SBY.
Selama menjabat Presiden, ia menilai banyak tindakan intoleransi terjadi dan Presiden SBY tak banyak bertindak. “Kalau Presiden SBY, tidak ada (bertindak) seperti itu,” ujar Palti.
Palti pun mencontohkan kasus intoleransi yang menimpa gerejanya, Gereja Filadelfia, Bekasi, dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin. Sudah dua tahun gereja tersebut disegel karena perkara yang tidak jelas sehingga jemaat tidak dapat beribadah di gereja tersebut. Secara rutin, mereka pun memilih beribadah di depan Istana setiap dua minggu sekali. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan sedikit pun dari Presiden SBY.
Demokrat salahkan pemuka agama
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf justru mempertanyakan peran para pemuka agama selama ini. “Ini bukan cuma tugas SBY. Ini tugas pemuka agama. Bagaimana dia menenangkan umatnya,” ujar Nurhayati, di Kompleks Parlemen, Senin (30/9/2013)
Nurhayati mencontohkan kasus kelompok Syiah di Madura. Menurutnya, kasus itu tak perlu berlarut-larut selama penanganan oleh pemuka agama bisa dilakukan efektif. Ia pun mengklaim toleransi antarumat beragama di Indonesia adalah yang paling indah.
“Coba lihat kontes Miss World bisa berjalan dengan baik. Coba kalau MTQ di bawa ke negara lain? Apakah bisa sama sikapnya seperti kita di Indonesia,” ucapnya.
Ia menyatakan kecewa dengan pernyataan pemuka agama yang menyudutkan Presiden SBY. Pernyataan soal intoleransi di Indonesia, kata Nurhayati, justru memojokkan citra negeri sendiri.

Romo Widyo berpartisipasi dalam kebaktian di depan Istana Negara

 

 

 

 

 

30/09/2013

Romo Widyo (bertopi) dan Pendeta EP Sembiring setelah ibadah di seberang Istana Presiden

Pastor Kepala Paroki Damai Kristus Tambora, Jakarta Barat, Romo Matheus Widyolestari MSC  bersama Jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia beribadat di seberang Istana Negara.
Romo Widyo ikut ibadah dua mingguan tersebut pada Minggu (29/9), meminta perhatian pemerintah pusat atas penyegelan gedung gereja GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia.
Seperti diberitakan sebelumnya, gereja Paroki Damai Kristus juga pernah diprotes oleh warga Muslim yang didukung kelompok Muslim radikal setelah mereka mendapat informasi bahwa pihak paroki berencana membangun gedung gereja baru, padahal pihak paroki berencana membangun gedung serba guna, bukan gereja.
Dalam sambutannya Romo Widyo menegaskan, bahwa dia akan tetap mendampingi kedua jemaat Gereja ini berjuang menuntut haknya dalam beribadah di gedungnya sendiri yang sah.
“Saya tidak akan meninggalkan saudara-saudara sendirian, karena Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita sendirian,” demikian ungkap Romo Widyo, seperti dilansir satuharapan.com.
“Mungkin kita seringkali dalam hati, lelah berjuang, sudah beberapa tahun di sini, terkena panas dan hujan. Tetapi kita tidak boleh menyerah, karena kekuatan kita adalah dari Tuhan,” lanjutnya.
“Santo Paulus katakan, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita. Semuanya telah Tuhan selenggarakan, ini adalah proses kehidupan, termasuk saya, diproses, dibentuk, supaya semakin lama semakin kuat,” kata dia yang datang bersama pengurus Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Jakarta Pusat.
Lebih lanjut, Romo Widyo menyampaikan dukungannya terhadap kedua Gereja tersebut. “Tetap berjuang, kepada seluruh yang berkumpul di sini, jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia, tetap berjuang.  Kami berdoa, kami bersama-sama.  Dan mudah-mudahan … saya tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara sendirian, karena Tuhan juga tidak meninggalkan kita sendirian.  Kita hanya meniru yang Tuhan Yesus lakukan. Itu pula yang kita lakukan”.

Gereja Dihambat

Lokasi yang akan didirikan Gereja Katolik Santa Bernadeth Ciledug-Tangerang. Lokasi ini disegel oleh kelompok intoleran pada Minggu, 22 September 2013

Intoleransi timbul akibat pemimpin lemah

27/09/2013

Yenny Wahid

Puteri Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, mengatakan peristiwa sosial yang menggambarkan intoleransi seperti konflik antarpemeluk agama, disebabkan lemahnya pemimpin dalam mengayomi masyarakat.
“Sembilan tahun The Wahid Institute berjalan, dari berbagai kasus yang dianalisis, faktor kepemimpinan sangat mempengaruhi bagaiaman sebuah intoleransi di masyarakat terjadi dan merembet pada kasus yang lebih besar,” kata Yenny dalam perayaan ulang tahun The Wahid Institute di Jakarta, Kamis, seperti dilansir antaranews.com.
Yenny mengatakan, setiap pemimpin, baik di tingkat daerah maupun nasional, seharusnya mengimplementasikan “Bhineka Tunggal Ika”, serta mengamlakan falsafah kebersamaan dalam sebuah perbedaan kepada warganya.
Hal itu menjadi jaminan yang harus diberikan oleh pemimpin, mengingat perbedaan suku, agama dapat menjadi hal yang sangat sensitif jika tidak dikelola dengan baik, kata Yenny.
“Di situlah posisi pemimpin, harus menjamin suasana perbedaan selalu `sejuk`,” ujarnya.
Dia berpendapat pemeluk agama kadang terjebak dalam “militansi” atas nama satu keyakinan, sehingga menganggap perbedaan paham dengan kelompok lain adalah sesuatu yang harus disimpulkan siapa yang benar dan yang salah.
Yenny menekankan konsep pemikiran agama harus dibungkus dengan perilaku yang dapat mengayomi kehidupan bermasyarakat. “Dogma-dogma tidak selalu dapat menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Secara terpisah Eva Kusuma Sundari dari Komisi III DPR RI menilai pemerintah pusat lemah dalam penegakkan hukum terkait isu-isu radikalisasi agama.
Menurutnya, Mendagri tidak memahami fakta bahwa radikalisasi tumbuh subur dan makin berani di Indonesia akibat penegakkan hukum yang lemah.
“Saya menyesalkan Pak Mendagri tidak paham fakta bahwa radikalisasi subur dan makin berani di Indonesia akibat penegakkan hukum yg lemah. Sementara penegakkan hukum yg lemah salah satunya disebabkan sikap pemerintah pusat yang lemah terhadap penegakkan hukum terhadap isu-isu radikalisasi agama,” katanya.